Puluhan Guru Honorer Ngadu ke DPRD Padang

PADANG – Puluhan Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non-Kategori (GTKHNK) yang berusia di atas 35 tahun dan telah lulus passing grade Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) non PNS tahap satu meminta DPRD Padang memperjuangkan nasib mereka di tahun 2022 yang akan datang.

Ketua GTKHNK 35 + Sumbar dan Kota Padang Refdha mulyani Spd menyatakan, di tahun 2022 yang akan datang, formasi yang akan dibuka untuk GTKHNK 35+ lebih kurang 1700 formasi.

Baca juga: Gubernur Sumbar Tegaskan Tidak Ada Keramaian Saat Nataru

“1700 formasi yang dibuka untuk GTKHNK 35+ di Kota Padang. Oleh karena itu, kami meminta DPRD Padang memperjuangkan nasib GTKHNK 35+ di tahun 2022 karena di tahun 2021 ujian tahap II hanya menyisiskan 26 formasi di Kota Padang, ” ucapnya, Selasa (28/12).

Refdha Mulyani menjelaskan juga, jumlah GTKHNK 35+ yang telah lulus tahap I di Kota Padang saat ini berjumlah 600 orang. Sedangkan formasi yang tersisa hanya 26 formasi.

Baca juga: Mulai 9 Desember 2021, BI Buka Layanan Penukaran Uang Rusak Lewat Aplikasi Pintar

“Oleh karena itu kami meminta DPRD Padang memperjuangkan nasib kami di tahun 2022. Dengan usia yang rata-rata di atas 40, tentu tidak mampu lagi bagi kami bersaing dengan yang muda-muda, ” jelasnya.

Untuk saat ini, gaji sebagai guru honorer bak langit dan bumi dengan gaji guru PNS dan guru PPPK.

Baca juga: Bangunan di Padang Wajib Mengikuti RDTR

“Kami guru honorer tiap bulan hanya menerima gaji sebesar satu juta hingga satu juta empat ratus sebulan. Tentu berbeda dengan guru yang lulus PPPK dan guru PNS. Oleh karena itu, kami meminta DPRD Padang memperjuangkan kami untuk di angkat sebagai guru PPPK, ” harapnya.

Ketua DPRD Kota Padang Syafrial Kani dalam kesempatan tersebut menampung aspirasi dari GTKHNK 35+ dan berjanji akan membicarakan dengan Dinas Pendidikan Kota Padang.

Baca juga: Peringatan Hari Ibu, Bupati Pessel: Ciptakan Perempuan Berdaya, dan Inovatif Bagi Keluarga

“Kewenangan kita di DPRD hanya menampung aspirasi dari para guru– guru ini. Selanjutnya kita akan membicarakan dengan Dinas Pendidikan untuk mencari solusinya, ” tutupnya. (**)